Posted by Indonesia — Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) akan menggelar pemungutan suara pada Jumat (10/5) ini untuk menentukan resolusi terkait keanggotaan Palestina.
Resolusi tersebut nantinya akan memberikan “hak dan keistimewaan” baru kepada Palestina dan meminta Dewan Keamanan (DK) untuk mempertimbangkan kembali permintaan Palestina untuk menjadi anggota ke-194 PBB.
Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) memveto draf resolusi DK PBB terkait upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh organisasi tersebut. Rancangan resolusi tersebut digagas oleh Aljazair yang saat ini menjadi anggota tidak tetap DK PBB.
Resolusi DK PBB yang diveto AS tersebut akan membuka jalan bagi keanggotaan penuh Palestina di PBB, sebuah tujuan yang sudah lama diupayakan oleh Palestina dan dijegal Israel.
Pada Kamis (9/5), Wakil duta besar AS untuk PBB Robert Wood kembali menegaskan bahwa pemerintahan Biden menentang resolusi Dewan Keamanan tersebut.
Berdasarkan Piagam PBB, calon anggota PBB harus “cinta damai” dan Dewan Keamanan harus merekomendasikan penerimaan mereka ke Majelis Umum untuk mendapatkan persetujuan akhir. Palestina sendiri telah menjadi negara pengamat non-anggota PBB sejak 2012.
“Kami sudah sangat jelas sejak awal bahwa ada proses untuk mendapatkan keanggotaan penuh di PBB, dan upaya yang dilakukan oleh beberapa negara Arab dan Palestina ini adalah untuk menyiasati hal tersebut,” ujar Wood pada Kamis (9/5), dikutip dari The Associated Press.
“Kami telah mengatakan sejak awal bahwa cara terbaik untuk memastikan keanggotaan penuh Palestina di PBB adalah dengan melakukan negosiasi dengan Israel. Itu tetap menjadi posisi kami,” tambahnya.
Namun, tidak seperti di Dewan Keamanan, tidak ada hak veto di Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara. Menurut sejumlah diplomat barat yang enggan diungkap namanya, resolusi ini diperkirakan akan disetujui oleh mayoritas besar anggota.
Rancangan resolusi tersebut akan menentukan apakah negara Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota.
Dorongan baru untuk keanggotaan penuh Palestina di PBB muncul ketika perang di Gaza semakin bergejolak. Dalam berbagai pertemuan dewan dan majelis, krisis kemanusiaan yang dihadapi Palestina di Gaza dan pembunuhan puluhan ribu orang di wilayah tersebut telah menimbulkan kemarahan banyak negara.
LINK TERKAIT :