Donald Trump menghentikan sementara program-program hibah, pinjaman, dan bantuan keuangan lainnya di Kantor Pengelolaan dan Anggaran (Office of Management and Budget atau OMB). Demikian menurut sebuah memo yang bocor.
Memo merujuk pada serangkaian instruksi presiden, termasuk yang bertujuan menghentikan program-program terkait keragaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI), yang telah ditandatangani Trump sejak dia mulai menjabat minggu lalu.
“Sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, semua kantor federal harus menghentikan sementara kegiatan yang berkaitan dengan kewajiban atau pencairan semua bantuan keuangan federal, serta kegiatan badan-badan lain yang terpengaruh oleh instruksi presiden, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, bantuan luar negeri, lembaga swadaya masyarakat, DEI, ideologi gender, dan kesepakatan hijau baru,” tulis direktur pelaksana tugas OMB Matthew J. Vaeth dalam memo tersebut, seperti yang dikutip dari VOA Indonesia.
Menurut memo, penangguhan ini mulai berlaku pada Selasa, 28 Januari 2025, pukul 17.00 waktu bagian timur Amerika Serikat.
“Kantor-kantor pemerintah memiliki waktu hingga 10 Februari untuk menyerahkan informasi rinci mengenai program, proyek, atau kegiatan yang terpengaruh oleh penangguhan ini,” bunyi memo tersebut.
“Penangguhan ini memberi waktu bagi pemerintah untuk meninjau program-program yang ada dan menentukan penggunaan dana yang tepat sesuai dengan hukum dan prioritas Trump.”
Vaeth juga mengarahkan badan-badan federal untuk menghentikan semua kegiatan yang terkait dengan pemberitahuan terbuka tentang peluang pendanaan.
“Memorandum ini mengharuskan kantor-kantor federal mengidentifikasi dan meninjau semua program bantuan keuangan federal dan kegiatan yang mendukungnya yang sesuai dengan kebijakan dan persyaratan presiden,” tulis Vaeth.
Para anggota alokasi anggaran Kongres dari Partai Demokrat AS menanggapi laporan-laporan mengenai memo tersebut dengan mengirimkan surat yang menuntut OMB membatalkan keputusannya.
“Lingkup dari apa yang Anda perintahkan sangat menakjubkan, belum pernah terjadi sebelumnya, dan akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan di seluruh negeri. Kami hari ini menulis untuk mendesak Anda sekuat tenaga agar menegakkan hukum dan konstitusi serta memastikan semua sumber daya federal diberikan sesuai dengan hukum,” tulis Senator Partai Demokrat Patty Murray dan anggota DPR dari Partai Demokrat Rosa DeLauro.
