Jaksa Korea Selatan pada Minggu (8/12/2024) menangkap mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-Hyun di tengah penyelidikan atas dugaan pengkhianatan setelah Presiden Yoon Suk Yeol menerapkan darurat militer.
Kim, yang mengundurkan diri dianggap berperan penting dalam penerapan darurat militer sementara. Menurut seorang pejabat militer berpangkat tinggi dan dokumen pemakzulan anggota oposisi, Kim telah menyarankan tindakan tersebut kepada Yoon.
Meskipun selamat dari pemungutan suara pemakzulan parlemen setelah upaya darurat militernya yang singkat, Yoon menghadapi tekanan dari pemimpin partainya sendiri yang mengindikasikan pengunduran diri presiden pada akhirnya akan diperlukan.
Menurut laporan tersebut, Kim Yong-Hyun secara sukarela datang ke Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul sekitar pukul 01.30 pagi untuk diinterogasi oleh tim investigasi khusus, dikutip dari laman Times of India, Minggu (8/12/2024).
Tiga partai oposisi kecil mengajukan pengaduan hukum terhadap Yoon, Kim dan komandan darurat militer Park An-Su, menuduh mereka melakukan pengkhianatan.
Yonhap melaporkan bahwa Kim dikenakan pembatasan perjalanan saat sedang diselidiki. Kepolisian nasional tengah melakukan penyelidikan terpisah atas tuduhan pengkhianatan terhadap Yoon dan menteri senior.
Sementara itu, presiden Yoon sebelumnya telah mengejutkan warga Korea Selatan dengan memberikan kewenangan darurat yang luas kepada militer untuk melenyapkan apa yang disebutnya “pasukan anti-negara” dan elemen politik yang berseberangan.
Ia mencabut perintah tersebut enam jam kemudian, setelah parlemen secara kolektif menolak keputusan tersebut, meskipun ada blokade militer dan polisi.
Krisis darurat militer telah menciptakan pergolakan politik paling parah di Korea Selatan dalam beberapa dekade, membahayakan kredibilitas demokrasi sekutu militer AS yang signifikan ini dan ekonomi terbesar keempat di Asia.
