Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyerukan pembangunan fasilitas kesehatan, sains, dan pendidikan di daerah pedesaan di dekat pabrik-pabrik. Hal tersebut disampaikan media pemerintah Korea Utara, KCNA, pada hari Senin (2/9/2024).

Dalam laporannya KCNA menguraikan bahwa Kim Jong Un mengadakan pertemuan tingkat tinggi pada hari Sabtu (31/8), di mana Partai Pekerja yang berkuasa berusaha mengadopsi “keputusan penting baru” untuk mempercepat pembangunan pedesaan di bawah “Kebijakan Pembangunan Daerah 20×10”. Kebijakan itu bertujuan membuka pabrik-pabrik modern di sedikitnya 20 daerah terpencil setiap tahun selama 10 tahun ke depan.

Dia mendorong modernisasi industri pertanian dan masyarakat pedesaan karena ekonomi Korea Utara sangat bergantung pada pertanian, namun pada saat bersamaan terus berjuang dengan kekurangan pangan di tengah sanksi atas program nuklir dan misilnya serta dampak musiman dari bencana alam.

Kim Jong Un, menurut KCNA, mengatakan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan, sains, dan pengelolaan biji-bijian di kota-kota dan daerah merupakan tugas penting dan mendesak dalam mempercepat dan meningkatkan pembangunan daerah.

“Membangun pabrik industri ringan di daerah setempat … saja tidak cukup untuk menyediakan kehidupan material dan budaya yang berkelanjutan dan lebih baik bagi penduduk daerah di seluruh negeri,” ungkap KCNA mengutip pernyataan Kim Jong Un dalam pertemuan pada Sabtu, seperti dilansir CNA, Senin (2/9).

Kim Jong Un memerintahkan untuk memprioritaskan penyelesaian fasilitas kesehatan modern tanpa gagal dalam menghadapi tantangan apa pun.

“Beliau (Kim Jong Un) menyampaikan bahwa keinginan yang paling utama adalah membangun rumah sakit kabupaten/kota yang nantinya dapat memberikan sumbangan yang besar dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah yang masih relatif rendah, serta meningkatkan taraf hidup, keamanan dan kesehatan masyarakat setempat,” sebut KCNA.

Korea Utara telah meluncurkan unit militer baru dan memobilisasi pasukan di seluruh negeri untuk memacu inisiatif pembangunan, namun pejabat dan pakar Korea Selatan mempertanyakan kelayakannya, dengan alasan kurangnya sumber daya mengingat Pyongyang telah lama memprioritaskan program persenjataannya.