Bangladesh mengumumkan hari berkabung nasional pada hari Selasa (30/7/2024) untuk mengenang para korban protes reformasi kuota pegawai negeri sipil.

Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina telah meminta komunitas agama di seluruh negeri untuk mendoakan para korban dan mereka yang terluka dalam protes tersebut, menurut Sekretaris Kabinet Mahbub Hossain, yang membuat pengumuman tersebut pada hari Senin (29/7).

“Masa berkabung akan memungkinkan bangsa untuk merenungkan hilangnya nyawa yang tragis dan mengekspresikan solidaritas dengan keluarga para korban,” ujar Hossain, seperti dilansir kantor berita Anadolu.

Hossain meminta warga untuk mengenakan lencana hitam untuk menghormati dan berduka atas kematian.

“Pemerintah terus memantau situasi “dengan cermat dan berharap penyelesaian krisis secara damai,” tutur Hossain.

Selama pertemuan kabinet, Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Kamal menyampaikan laporan tentang situasi nasional. Pemerintah mengklaim sedikitnya 150 nyawa melayang dalam kerusuhan sejauh ini.

Namun, harian Naya Diganta menerbitkan daftar 266 orang, banyak di antaranya adalah mahasiswa yang tewas akibat luka tembak.

Sementara itu, Prothom Alo, harian nasional terbesar Bangladesh, menyebutkan bahwa lebih dari 6.700 orang telah menerima perawatan di 31 rumah sakit di Dhaka saja.

Jam malam masih berlaku, sementara sejumlah pengunjuk rasa dilaporkan kembali turun ke jalan di berbagai bagian ibu kota.

Sumber kepolisian mengonfirmasi bahwa sedikitnya selusin pengunjuk rasa ditangkap di berbagai wilayah Dhaka.

Pengawas hak asasi manusia Amnesty International mendesak otoritas Bangladesh untuk “segera menghentikan perburuan terhadap mahasiswa dan anggota oposisi.”

Bentrokan dimulai pada tanggal 15 Juli antara polisi dan pengunjuk rasa yang menuntut diakhirinya kuota pns sebesar 30 persen bagi keluarga veteran yang bertempur dalam perang kemerdekaan tahun 1971.

Mahkamah Agung kemudian memerintahkan pemerintah untuk mengurangi kuota tersebut. Dari 30 persen kuota untuk keturunan veteran kini dikurangi menjadi 5 persen.

Adapun kuota untuk kelompok etnis minoritas, transgender, dan penyandang disabilitas dibatasi hingga 2 persen. Sisanya sebesar 93 persen akan didasarkan pada prestasi.

PM Hasina telah memerintah Bangladesh sejak 2009. Teranyar, dia memenangkan pemilu keempat berturut-turut pada bulan Januari setelah pemungutan suara tanpa oposisi yang nyata.

Pemerintahnya dituduh oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia menyalahgunakan lembaga-lembaga negara untuk memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan dan membasmi perbedaan pendapat, termasuk pembunuhan di luar hukum terhadap aktivis oposisi.

Protes-protes terkait kuota PNS pada umumnya berlangsung damai hingga terjadi serangan terhadap demonstran oleh polisi dan kelompok-kelompok mahasiswa pro-pemerintah.