Menteri Pertahanan (Menhan) Filipina Gilberto Teodoro dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang Yoko Kamikawa menandatangani pakta pertahanan pada Senin (8/7), disaksikan oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, kata seorang pejabat.
Perjanjian Akses Timbal Balik Reciprocal Access Agreement (RAA) itu memungkinkan pengerahan pasukan Jepang-Filipina untuk latihan militer bersama, termasuk latihan tembak-menembak.
Perjanjian ini diklaim sebagai tonggak sejarah dalam hubungan keamanan kedua negara, di tengah meningkatnya ketegangan wilayah Indo-Pasifik dalam menghadapi ancaman Chinam dikutip dari DW Indonesia,
Kesepakatan yang pertama kali ditandatangani oleh Jepang di wilayah Asia ini akan berlaku setelah diratifikasi oleh badan legislatif kedua negara, kata para pejabat.
Upaya Melawan Pengaruh China di LCS
Kehadiran militer Jepang di Filipina ini akan membantu Manila untuk melawan pengaruh Beijing di Laut China Selatan (LCS), wilayah yang diklaim milik maritim China, tetapi bertentangan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara.
Filipina dan Jepang, dua negara sekutu terdekat Amerika Serikat di Asia, telah mengambil sikap tegas terhadap apa yang mereka anggap sebagai perilaku agresif kapal-kapal China, termasuk insiden baru-baru ini yang mengakibatkan terlukanya seorang pelaut Filipina.
Jepang tidak memiliki klaim atas LCS, tetapi memiliki sengketa maritim lainnya dengan China di Laut China Timur, wilayah kelautan yang saling berhadapan.
Namun, Jepang kerap mendukung posisi Filipina di LCS. Di bawah pemerintahan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida, Tokyo telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan, salah satunya membangun markas militer terbesarnya sejak Perang Dunia ke-II.
Upaya Jepang Perkuat Hubungan Pertahanan
![Ilustrasi bendera Jepang (pixabay)](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/N1Zyz-ejOlBUIjox6nsVl0abwxE=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3543657/original/004020500_1629271438-international-2693231_1280.jpg)
Jepang juga berupaya memperkuat hubungan pertahanan dengan negara-negara tetangganya. Langkah Kishida ini sejalan dengan upaya Presiden Marcos untuk menjalin aliansi keamanan, demi meningkatkan kemampuan militer Filipina yang terbatas dalam mempertahankan kepentingan teritorial Manila di Laut China Selatan.
Jalur laut yang sibuk ini merupakan rute perdagangan global utama yang telah diklaim hampir secara keseluruhan oleh China, tetapi juga diperebutkan oleh Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan.
Komitmen tegas Jepang-AS untuk FilipinaBaru-baru ini, kapal-kapal penjaga pantai dan angkatan laut China-Filipina telah terlibat dalam serangkaian konfrontasi yang menegangkan di Laut China Selatan.
Dalam konfrontasi tersebut, personel penjaga pantai China yang bersenjatakan pisau, tombak, dan kapak berulang kali menabrak dan menghancurkan dua kapal suplai angkatan laut Filipina pada tanggal 17 Juni lalu. Personel penjaga pantai China itu juga menyita tujuh senapan angkatan laut.
Filipina Protes Sikap China
![Ilustrasi bendera Filipina. (Unsplash/CvE)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/Y6YdkxKQF0KEDvB3qJTDwaps5zo=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4308649/original/028771900_1675149187-Untitled_design.jpg)
Filipina memprotes keras sikap agresif China dan menuntut $1 juta (Rp16,2 miliar) untuk kerusakan dan pengembalian senapan-senapan yang disita. China menuduh Filipina menghasut aksi kekerasan itu, dengan mengatakan bahwa para pelaut Filipina tersesat ke perairan teritorial China meski sudah diperingatkan.
Dalam perjanjian terbaru ini, Jepang telah setuju untuk menyediakan radar pengawasan pantai bagi Filipina, proyek kerja sama pertama di bawah program Bantuan Keamanan Resmi yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kemampuan pencegahan dengan negara-negara mitra.
Sekutu keduanya, Amerika Serikat (AS), juga telah memperkuat aliansi militernya di wilayah Indo-Pasifik demi melawan China dengan lebih baik, termasuk dalam konfrontasi di masa depan atas Taiwan.
Jepang dan AS termasuk negara yang pertama kali mengungkapkan kekhawatiran atas sikap China dan meminta Beijing untuk mematuhi hukum internasional. Washington bahkan mengatakan akan membela Filipina, jika pasukan, kapal, dan pesawat terbangnya mendapat serangan bersenjata, termasuk di Laut China Selatan.